Sampai Kapankah (Kita) Berpura-pura

Sampai Kapankah (Kita) Berpura-pura

Kaisar yang telanjang (The Emperor without Clothes), merupakan dongeng yang sangat terkenal dari Barat. Dongeng ini mengisahkan seorang kaisar yang gemar dengan pakaian yang bagus dan mahal. Suatu ketika dua penjahit mendatangi kaisar dan mengaku bisa membuat pakaian terbaik dan termahal. Saking indahnya, pakaian itu hanya bisa dilihat oleh orang yang jujur. Pakaian itu nantinya akan dipakai kaisar dalam suatu prosesi yang disaksikan oleh penghuni istana dan rakyatnya.

Setelah pakaian itu selesai, kaisar pun dengan bersemangat hendak memakainya. Tapi alangkah terkejutnya kaisar ketika dia tidak bisa melihat pakaian itu. Namun demi citranya, dia pun berpura-pura mengenakan pakaian itu karena tak mau dikatakan tidak jujur. Lucunya, penghuni istana, pengawal kaisar dan masyarakat yang menonton prosesi tersebut juga berpura-pura mengatakan betapa indahnya pakaian kisar. Padahal, mereka sama sekali tidak melihatnya. Hanya ada anak kecil dengan kepolosan dan kejujurannya berkata, kaisar telanjang, tidak memakai baju.

Dongeng itu menggambarkan ketidakjujuran yang ditutupi dengan keberpura-puraan, pencitraan, dan kebohongan. Sang pemimpin membohongi diri, rakyat, dan bangsanya. Demikian juga para pejabat, berpura-pura demi menjaga posisi dan kepentingannya. Di Indonesia, kisah itu benar-benar terjadi saat ini, bukan lagi dongeng.

Kaisar, penghuni istana, dan para pengawal menggambarkan tiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bukan dongeng lagi, ketiga lembaga ini justru dihuni oleh orang-orang yang suka berpura-pura, berbohong, dan mencitrakan diri. Memang tidak semua orang demikian, tetapi istana sistem yang sudah terbangun (sadar atau tidak) memaksa penghuninya untuk berbohong.

Lihatlah, Presiden SBY lebih sibuk mengeluh dan melakukan pencitraan diri dari pada menepati janji-janjinya. Lebih fokus bersolek dengan kata-kata yang santun agar tetap cantik di mata masyarakat. Sehingga wajar beberapa waktu lalu tokoh agama dan LSM mengatakan bahwa rezim SBY adalah pembohong. Bagaimana tidak, dari sekian banyak janjinya sewaktu kampanye, namun hingga kini tidak ditepati.

Dalam hal pemberantasan korupsi misalnya, SBY selalu mengatakan berada di barisan terdepan, tidak tebang pilih sekali pun pelakunya  berasal dari kader Demokrat dan jajaran pemerintahan. Kenyataannya apa? Masyarakat sudah pasti bisa melihatnya.

Keberpura-puraan dan pencitraan ini pun menjalar dari pusat hingga daerah. Data-data statistik selalu dijadikan pembenaran keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Misalnya data statistik kemiskinan yang menunjukkan angka kemiskinan berkurang. Padahal kita sendiri bisa menyaksikan secara kasat mata dimana pengemis semakin menjamur, semakin banyak pengagguran, semakin banyak anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

Kebohongan juga masuk ke sistem pendidikan yang seharusnya mengajarkan kejujuran. Kasus contek massal sebagai produk dari kebijakan sesat adalah salah satu contohnya. Pemerintah seolah-olah tidak melihat kecurangan-kecurangan itu demi mendapatkan angka-angka statistik keberhasilan yang palsu serta demi proyek-proyek yang menguntungkan segelintir pihak.

Lembaga legislatif yang seharusnya memperjuangkan rakyat, justru hanya berpura-pura berpihak kepada rakyat. Padahal faktanya, kebanyakan dari mereka fokus memperkaya diri dan kelompoknya. Berpihak dan tunduk kepada kepentingan pengusaha dan petingi-petinggi partainya. Lagian tak ada dari mereka yang benar-benar berasal dari rakyat (buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, dan kaum miskin).

Mayoritas anggota dewan adalah dari pengusaha dan yang ditopang oleh pengusaha. Sehingga jabatan politik yang dimiliki adalah untuk kepentingan bisnis. Berpolitik untuk memperkaya diri. Di depan rakyat, mereka berpura-pura memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetapi di belakang rakyat, mereka justru mengkhianati rakyat. Uang yang seharusnya untuk rakyat pun, dikorupsikan.

Bagaimana dengan lembaga penegak hukum? Saya pikir yang merusak hukum di Indonesia ini adalah aparat penegak hukum juga. Banyak aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, menjadikan profesi dan jabatannya untuk memperkaya diri. Itu bukan rahasia lagi. Sebab mafia hukum dan peradilan ada dimana-mana. Mereka sulit disentuh secara hukum karena melakukannya secara berjemaah dan melibatkan penguasa.

Hadirnya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) merupakan satu bukti karena lembaga penegak hukum (yudikatif) telah gagal menjalankan fungsinya khususnya dalam menindak pelaku korupsi. Semoga saja ke depan, KPK tidak ikut berpura-pura memberantas korupsi.

Rasanya sudah sangat sulit menemukan kejujuran di negara ini. Semua telah diwaranai dengan sandiwara yang penuh kebohongan. Yang paling bermasalah adalah ketika kebohongan itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa di negara yang mengaku beragama ini.

Jangan-jangan kita selama ini juga hanya berpura-pura beragama demi menutupi kebohongan supaya seolah-olah tetap bersih di mata orang lain. Jika benar-benar demikian, sampai kapankah kita berpura-pura?